Lingkar Berita Pendidikan Indonesia

Menimbang Kesehatan dan Keselamatan, Siswa Tetap Akan Belajar dari Rumah

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menggelar keterangan pers. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar penerapan tatanan kebiasaan baru di sektor pendidikan, perlu dipersiapkan dengan matang dan tanpa terburu-buru.

Senin sore (15/6) kemarin, jumpa pers virtual yang dimoderatori oleh Prof. Ainun Naim, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbud itu, dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Ketua Komisi X DPR, dan perwakilan dari Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri.

Adapun pengumuman panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, disiarkan secara streaming melalui kanal youtube dari Kemendikbud Republik Indonesia. "Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita dan keluarganya. Prinsip dasar itulah yang kita gunakan," demikian tutur Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., sebagai Menteri Pendidikan.

Menurutnya, relaksasi dalam pembukaan sekolah ini, dilakukan dengan cara yang paling konservatif. "Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan," imbuhnya.

Tahun Ajaran Baru Tetap dimulai pada bulan Juli 2020

Prinsipnya, kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Namun demikian Mendikbud menyatakan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. 

Hanya saja, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah tetap dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Artinya, sekolah yang berada di zona tersebut tetap diwajibkan melakukan pembelajaran dari rumah. Saat ini disebut hanya 6 persen dari peserta didik yang ada di zona hijau. Mereka tersebar di 85 kabupaten kota di seluruh Indonesia. 

Artinya, terdapat sekitar 94 persen peserta didik yang kini berada di zona kuning, oranye dan merah. Mereka kini tersebar di 429 kabupaten/kota. Meski sekolah yang berada di sekolah hijau diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka, namun hal itu harus dilakukan secara bertahap.

Prosedur dan Syarat Memulai Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

Bagi mereka yang berada di zona hijau, jika hendak melakukan pembelajaran tatap muka harus didahului dengan adanya ijin dari Pemkab/Pemkot/Kanwil/Kantor Kemenag. Meski demikian, hal itu belum dapat dilaksanakan jika sekolah belum memenuhi seluruh daftar periksa dan kesiapan dalam menggelar pembelajaran tatap muka.

Mendikbud menjelaskan, meski sudah ada ijin dari Pemda dan sekolah juga sudah memenuhi kesiapan namun orang tua tidak menyetujui, maka pembelajaran tatap muka juga belum bisa dilaksanakan. Jadi di sini, orang tua memiliki kewenangan untuk menyetujui anaknya dalam mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah.

Adapun daftar periksa kesiapan sekolah meliputi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Ini berupa ketersediaan toilet bersih, sarana cuci tangan, dan disinfektan. Selain itu, sekolah juga harus memiliki akses terhadap fasilitas layanan kesehatan. Baik itu Puskesmas, Klinik, atau Rumah Sakit. Berikutnya, sekolah juga harus menerapkan area wajib masker, memiliki pengukur suhu tubuh (thermogun), hingga membuat kesepakatan dengan komite sekolah terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka.

Sekolah juga sanggup melakukan pemetaan terhadap mereka yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah. Yakni bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, serta yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye atau merah. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

Lain dari itu, jika dalam satu kelas memiliki kapasitas ruang 28-36 siswa maka diminta hanya menghadirkan 18 siswa saja atau sekitar 50 persen dari jumlah siswa per kelas. Jarak antar bangku, juga harus memenuhi jarak minimal 1,5 m, atau memenuhi jarak minimal 3 m untuk siswa PAUD. Jumlah hari dan jam belajar, juga diminta untuk mengikuti sistem shift. Dalam hal ini, setiap sekolah dapat menentukan sendiri sesuai dengan situasi dan kebutuhannya.

Tahap Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Zona Hijau

"Ini hanya yang zona hijau... Untuk sekolah yang sudah memenuhi check list di zona hijau, kita pelakukan peering, mana jenjang yang boleh masuk dulu," papar Mendikbud.

Dijelaskan bahwa tidak semua siswa pada zona hijau, dapat langsung memulai pembelajaran tatap muka. Hal ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, pada tahap I hanya siswa pada jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B yang dipersilakan masuk sekolah terlebih dahulu.

Jika sudah berjalan dua bulan, dan daerah tersebut tetap berada di zona hijau, maka baru kemudian siswa untuk jenjang SD, MI, Paket A dan SLB diperkenankan melakukan tatap muka di sekolah. Sementara tahap III adalah dua bulan setelah keberhasilan pelaksanaan tahap II, yakni diperkenankannya siswa PAUD untuk kembali masuk ke sekolah.

"Mohon dimengerti bahwa kalau zona hijau itu berubah menjadi zona kuning, itu artinya proses ini diulang lagi mulai dari nol. Jadi tidak diperbolehkan, belajar tatap muka. Jadi semuanya harus balik lagi belajar dari rumah," tukas Nadiem Makarim.

Sementara untuk sekolah boarding atau yang berasrama, meski berada di zona hijau, tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Kecuali masa transisi selama dua bulan pertama, telah berjalan dengan baik. Adapun new normal untuk sekolah atau madrasah berasrama yang memiliki siswa berjumlah lebih dari 100, baru diperkenankan menggelar tatap muka secara keseluruhan pada bulan keempat. Sebelumnya, kesemua itu harus dilakukan secara bertahap.

Pada saat melakukan pembelajaran tatap muka, tidak diperkenankan mengoperasikan kantin, kegiatan olah raga, dan ekstra kulikuler. Orang tua juga tidak diperkenankan untuk menunggui anaknya. Selain itu, kegiatan semacam orientasi siswa baru juga tidak diperbolehkan. 

Era new normal pasca dua bulan pertama, akan memberi kelonggaran jika tidak ditemukan kasus Covid-19 baru di sekolah atau ketika daerah tersebut masih berada di zona hijau. Namun tetap diminta untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada, seperti penerapan jaga jarak dan menghindari penggunaan alat yang harus dipegang oleh banyak orang.

Pembelajaran di Pendidikan Tinggi

Lantas, bagaimana dengan pola pembelajaran di kampus? Mendikbud menyatakan, bahwa kampus tetap dapat melaksanakan tahun akademik 2020/2021 pada bulan Agustus 2020. Sementara pendidikan tinggi keagamaan dapat memulainya pada bulan September 2020.

Secara umum, pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona diwajibkan untuk dilaksanakan secara daring. Baik itu mata kuliah dan praktik, sedapat mungkin dilakukan secara daring. Bagi yang tidak dapat dilaksanakan secara online, maka dapat diletakkan di bagian akhir semester. "Universitas punya potensi mengadopsi belajar jarak jauh lebih mudah daripada pendidikan menengah dan dasar. Karena keselamatan adalah yang nomor satu, saat ini semua perguruan tinggi masih melakukan secara online," ujar Mendikbud Nadiem Makarim.

Namun pemerintah juga tak ingin menghalangi potensi bagi mahasiswa yang hendak lulus. Penggunaan laboratorium untuk penelitian skripsi, tesis dan disertasi dapat dilaksanakan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Setiap pimpinan perguruan tinggi, diperkenankan untuk membuat kebijakan yang merujuk pada kebijakan Direktur Jendral terkait.

 


Sumber:
Kemendikbud RI Channel dalam youtube[dot]com
Ilustrasi foto:
Kemendikbud RI Channel dalam youtube[dot]com


 

Share :


Post Comment