Lingkar Berita Pendidikan Indonesia

Refleksi Penghitungan Suara, Mari Belajar dari India

Yuniawan Heru Santoso || Pemerhati Socio Informatics, tinggal di Surabaya

     Pemilu serentak 2019 di Indonesia, ternyata sanggup memberi warna berbeda bagi sejarah anak bangsa. Tak hanya mekanisme pemilihan Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang dilaksanakan secara serentak, namun kontestasi dari kedua kubu Capres terhadap beberapa isu nasional tampak sangat menonjol.  

     Tak hanya diikuti oleh 16 partai politik nasional, namun juga diikuti oleh 4 partai lokal dari Aceh. Merujuk pemberitaan yang disajikan oleh cnnindonesia[dot]com,  daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua, secara keseluruhan mencapai lebih dari 192 juta pemilih. Jumlah tersebut sudah termasuk lebih dari 2 juta pemilih luar negeri yang tersebar di 130 perwakilan RI di seluruh dunia.

     Tak cukup sampai di sana, penyelenggaraan Pemilu serentak kali ini, juga berhadapan dengan hoax yang diperkuat dengan keberadaan media sosial sebagai infrastrukturnya. Karenanya, kecepatan dan ketepatan informasi, tengah memegang peran penting bagi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu kali ini.

Penyelenggaraan Pemilu yang Terpercaya dan Berwibawa

     Untuk itu, Indonesia memerlukan penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya dan berwibawa. Salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya pemilu yang terpercaya dan berwibawa adalah teknologi. Dimana teknologi informasi pada khususnya, telah terhubung dengan aspek sosial yang dihidangkan dalam konteks budaya dan institusi. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Ursal (1989) bahwa informasi dan teknologi informasi tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, sebagai konsekuensi dari meningkatnya luasan teknologi informasi. 

     Dalam hal ini, kekuatan sosial dipandang dapat mempengaruhi penggunaan dan desain teknologi informasi (IT). Demikian pula sebaliknya, IT juga dapat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Cara IT dalam membentuk relasi institusional dan relasi sosial, juga mampu menarik perhatian khalayak. Seperti halnya yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) dewasa ini, teknologi informasi telah mendorong KPU agar mampu menjadi figur wasit yang ideal, dan diharapkan oleh semua pihak. Setidaknya terdapat dua perhatian khalayak terhadap KPU, setelah sekian hari berjalan pasca 17 April 2019. Pertama; terkait dengan kecepatan rekapitulasi hasil hitung suara. Hingga tanggal 20 April 2019, hasil penghitungan KPU belum menyentuh angka 6 persen dari sejumlah 813.350 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Kedua; adanya kasus salah input dokumen C1 pada lima TPS yang diakui terjadi oleh KPU, hingga tanggal 19 April 2019. 

     Meski KPU telah memiliki pusat informasi masyarakat terkait penghitungan suara, namun pergulatan politik pasca Pemilu serentak, ternyata berjalan demikian cepat. Keberadaan media sosial, merupakan salah satu faktor pembuka aneka informasi publik. Jika tak terkendali, tentunya hal ini akan berpotensi merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sisi lain, KPU masih perlu melakukan banyak koordinasi teknis yang merujuk pada prosedur yang telah ditetapkan.

Refleksi Diri, Kita Bisa Belajar dari India

     Dua masalah yang ada, tentu saja dapat berpotensi menciderai pembangunan penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya dan berwibawa. Dalam perspektif socio informatics, teknologi sebenarnya adalah upaya manusia untuk menopang kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi sekaligus atau secara serentak, oleh organ tubuh yang dimiliki. Jika pada awalnya, dengan dua tangan, manusia dapat melakukan beberapa pekerjaan untuk hidupnya. Namun kini, seakan diperlukan seribu tangan, agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia. 

     Demikian pula dengan KPU. Dalam konteks socio informatics, teknologi juga diperlukan untuk menambah kapasitas organ fisik manusiawi yang dimiliki oleh seluruh petugas KPPSLN, KPPS, PPLN, PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat. Dan ternyata, diperlukan kepanjangtanganan fungsi yang begitu menguras energi. Bahkan, dilaporkan terdapat beberapa petugas KPPS yang kemudian meninggal dunia, saat menjalankan tugas. Tentu saja hal ini menyisakan duka mendalam, bagi implementasi sebuah sistem yang dibangun berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang sedianya dijalankan oleh fungsi-fungsi organ yang dimiiki manusia. Kejadian salah input, hingga kematian petugas KPPS, menunjukkan ketidaksempurnaan sistem atau teknologi yang dibangun, dalam mengemban amanah kemanusiaan.    

        Pada tataran ideal, sebuah sistem atau teknologi informasi yang dibangun, diharapkan mampu menggantikan fungsi dari organ-organ tubuh yang dimiliki oleh manusia, dan bekerja, sama baiknya terhadap usaha pemenuhan kebutuhan yang dirancang oleh manusia. Teknologi diciptakan, untuk menggantikan ketidakberdayaan organ-organ manusia dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidup yang kian bervariasi. Sebuah sistem berbasis teknologi dibangun, untuk menggantikan keterbatasan peran dari organ tubuh manusia. Hal ini yang kemudian dapat mengajak kita untuk rehat sejenak, sembari melongok penyelenggaraan Pemilu di India.

     Mengapa belajar dari India? Setidaknya India, memiliki tonggak kemerdekaan pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan Indonesia. Meski telah merdeka pada tahun 1947, namun konstitusinya baru disyahkan pada tahun 1950. Kedua; India kebetulan juga menggelar Pemilu di tahun yang sama, yakni dimulai pada bulan April tahun 2019. Ketiga; kondisi sosial-ekonomi-budaya dari India, banyak memiliki kemiripan dengan Indonesia, sebagai sesama negara berkembang yang tumbuh dari kawasan Asia.

Faktor Pembeda dari India

     Sama halnya dengan Indonesia, India melaksanakan Pemilu-nya pada tahun 2019 ini. Hanya saja, India tidak menggelar Pemilu pada satu hari yang sama. Pemerintah India telah menggelar Pemilu, sejak 11 April 2019 lalu, dan akan mengakhirinya pada 19 Mei 2019 nanti. Konon tahun ini, tercatat 900 juta penduduk India yang akan memberikan hak suaranya. Mereka akan memberikan suara untuk sekitar 8000-an kandidat yang berasal dari 450-an partai politik nasional dan lokal. Yang menarik, Election Commission of India (KPU-nya India) menjadwalkan akan melakukan penghitungan untuk seluruh tahap pemungutan, secara bersamaan pada tanggal 23 Mei 2019 nanti.

     Meski demikian, India tidak memiliki faktor geografis seperti halnya Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau, dan terpisahkan oleh gunung dan lautan. Tentunya, medan TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Indonesia, lebih berat daripada India. Pada sisi lain, Pemilu di India tidak dijalankan secara serentak. Pemilu di India, sedianya akan berjalan hingga 7 gelombang, yang berlangsung di 78 negara bagian atau wilayah persatuan yang telah ditentukan.

Penggunaan EVM dan VVPAT di India

     Hal yang menarik dari penyelenggaraan Pemilu di India, adalah penggunaan EVM sebagai mesin pemungut suara elektronik yang bertugas untuk merekam, menyimpan, sekaligus menghitung suara selama Pemilu 2019 berlangsung. Kelebihan penggunaan EVM (Electronic Voting Machines), karena alat ini tergolong sebagai standalone machine. EVM bukan berbasis Web, dan tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan demikian, EVM tidak terhubung dengan wireless atau bluetooth, dan tidak tersambung dengan transmisi radio atau perangkat lain yang sejenis. 

     Selain itu, EVM terdiri dari perangkat lunak yang tidak dapat di re-written, dimodifikasi, atau dihapus. EVM bersifat one time programmable, sehingga mengesampingkan adanya kemungkinan terjadinya pemrograman ulang. EVM juga mengakomodir real time clock, yang dilengkapi dengan sistem tombol. 

     EVM sebagai pengganti kotak suara, sebenarnya telah dirancang sejak tahun 1977, dan pembangunan prototype-nya baru dilakukan pada tahun 1979. Namun demikian, EVM baru dapat digunakan secara resmi pada Pemilu 2001 di India. Pada penyelenggaraan Pemilu 2004, diberitakan lebih dari 1 juta EVM telah digunakan sebagai perangkat utama pemungut suara.

     EVM terdiri dari CU (Control Unit) dan BU (Balloting Unit) yang dihubungkan dengan kabel. Pada tahun 2010, partai-partai politik di India kemudian meminta adanya VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) yang difungsikan untuk memverifikasi dalam proses pemilihan. Pada tahun 2013, VVPAT baru mendapat persetujuan. Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya VVPAT digunakan bersamaan dengan EVM.

     Melalui VVPAT, dihasilkan kertas pemilih sebagai lampiran, yang dapat digunakan sebagai jejak audit yang memungkinkan pemilih melakukan verifikasi terhadap suara yang telah mereka berikan. Usai memberikan suaranya, maka printer VVPAT akan mencetak slip yang secara otomatis terpotong dan jatuh dalam kotak drop yang tertutup. Dari sana, para pemilih dapat mengecek ulang, apakah suara yang tercatat dalam slip, sudah sesuai dengan pilihan suara yang hendak diberikan. 

Teknologi Kebanggan Demokrasi India

     EVM-VVPAT ini kemudian disebut sebagai The Pride of Indian Democracy. Desain dan penerapan EVM dalam pemilihan, dianggap sebagai pencapaian signifikan dalam demokrasi global. Mereka merasakan bahwa teknologi EVM telah mampu menyajikan transparansi, kecepatan, dan penerimaan dalam sistem Pemilu di India.

     Karenanya, KPU di India kemudian menerbitkan dua buku panduan. Yang pertama dikhususkan bagi kalangan media massa, dan yang kedua disajikan sebagai manual teknis pengoperasioan EVM-VVPAT. Hal ini terlihat, betapa media telah dianggap sebagai bagian penting bagi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di India. Diterbitkan pada pertengahan 2018, edisi ketiga buku manual tersebut, seakan menunjukkan kesiapan KPU-nya India untuk membangun penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya dan berwibawa.

     Hal-hal teknis terkait kewibawaan, dijabarkan secara lugas dalam kedua buku manual tersebut. Termasuk di dalamnya, penjelasan tentang usaha menjaga kredibilitas EVM-VVPAT melalui beberapa strategi pengembangan keamanan dan manufaktur yang telah dirancang. Tak lupa, disampaikan pula penjelasan terkait perlindungan admininstratif, hingga partisipasi yang dipetakan dalam beberapa proses yang telah direncanakan.

     Pada fase penghitungan suara, beberapa petugas di TPS hanya perlu membawa koper yang berisi EVM, dan kemudian memindahkan data perolehan suara ke tingkat kepanitiaan yang lebih tingggi. Tentunya, dilaksanakan berdasarkan ketentuan penyelenggaraan Pemilu di India. 

Peluang Pemanfaatan Teknologi bagi Pemilu di Indonesia

     Memang tak ada gading yang tak retak. Demikian pula EVM di India, yang tentu menghadapi beberapa isu atau gangguan teknis, hingga aneka tekanan politik. Satu hal yang menjadi kendala pemanfaatan EVM-VVPAT di Indonesia, adalah persoalan biaya. Konon, dana pemilu 2019 di India akan menelan biaya hingga Rp. 98 triliun. Sementara di Indonesia, penyelenggaraan pemilu 2019 ini hanya dianggarkan sebesar Rp. 25 triliun. Angka ini ternyata sudah naik 61 persen, jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu 2014. 

     Solusi jalan tengah bagi Indonesia, dapat dilakukan dengan memanfaatkan semacam teknologi QR Code. Guna menekan faktor human error pada proses input ke dalam aplikasi hitung KPU, maka proses entry rekap suara, dapat dilakukan pada tahap penyetoran kotak suara ke Kelurahan. Saat proses penyetoran kotak suara, dapat sekaligus dilakukan proses input salinan model C1 oleh petugas Kelurahan, yang disaksikan oleh petugas KPPS. Jika sudah dinyatakan sesuai, maka QR Code yang memuat hasil penghitungan pada TPS dapat dicetak. Pada proses berikutnya, proses penghitungan hanya perlu memanfaatkan barcode reader yang terhubung dengan aplikasi hitung dari KPU Pusat.

     Pada tataran teknis, tentu masih terbuka perdebatan dan usaha lain yang lebih baik. Namun satu hal yang perlu dicatat, bahwa pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019, hendaknya dapat benar-benar dijadikan bahan evaluasi diri bagi penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Perlu direnungkan, bahwa untuk dapat memanfaatkan EVM dalam pemilu 2019 ini pun, India telah memulainya sejak tahun 1977. Guna dapat mengimplementasikan VVPAT, India juga perlu waktu hingga tiga tahun, untuk dapat menyatukan aspirasi dari pelbagai pihak. 

     Pendek kata, segala ide dan gagasan untuk perbaikan, memang perlu untuk diakomodir. Masih terbentang kesempatan untuk membangun penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Indonesia, adalah negara yang besar dan kaya akan aneka potensi, ide dan gagasan. Namun yang diperlukan, adalah kesungguhan untuk mengevaluasi diri, dan mengkolaborasikan segala itikad dan tekad, untuk menjamin kemajuan dan kekuatan demokrasi berkeadilan sosial di bumi Indonesia.


Ilustrasi Foto: S K Dinesh dalam deccanherald[dot]com

 

Share :



Post Comment