Pembebasan narapidana akibat Corona, akhirnya benar-benar terlaksana. Sebelumnya, Menkumham RI, Yasonna Laoly, telah menandatangani Keputusan Menteri pada hari Senin (30/3) baru lalu. Di tengah pandemi Corona yang melanda bangsa ini, kondisi rumah tahanan yang belum memenuhi syarat, memang berpotensi melahirkan dampak sosial dan kesehatan. 

Karenanya hingga hari Sabtu (4/4), Rutan Klas I Cipinang misalnya, telah membebaskan 426 warga binaan. "Pengeluaran dan pembebasan narapidana atau warga binaan melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan warga binaan khususnya di Rutan Cipinang dari penyebaran Covid-19," demikian ungkap Jul Herry Siburian selaku Kepala Seksi Pelayanan Tahanan di Cipinang, seperti telah dinyatakan dalam official site dari Kemenkumham pada Kantor Wilayah DKI Jakarta. 

Narapidana Kasus Korupsi, Tidak Dibebaskan

Sedianya ada sekitar 30.000 narapidana yang akan dibebaskan, sehubungan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19. Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Terlebih, setelah tersiar kabar bahwa narapidana kasus korupsi juga akan turut dibebaskan. 

Namun ternyata, pembebasan narapidana 2020 tidak meliputi kasus korupsi, terorisme, dan bandar narkoba. Karenanya, Presiden Joko Widodo kemudian memberi pernyataan langsung bahwa tidak akan ada pembebasan narapidana korupsi. 

"Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk napi koruptor. Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk narapidana tindak pidana umum," demikian tandas Presiden Jokowi pada hari Senin (6/4), sebagaimana dikutip dari publikasi NU Online.

Melalui akun instagramnya, Presiden RI menyatakan bahwa pembebasan bersyarat narapidana, dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19. Menurut presiden, hal serupa juga dilaksanakan di negara-negara lain seperti Iran dan Brazil.

Polemik Pembebasan Narapidana di Amerika 

Lantas, bagaimana dengan penjara di Amerika Serikat? Ternyata pro dan kontra, juga terjadi di negara adi daya seperti Amerika Serikat. Dikutip dari Truthout pada terbitan Minggu (5/4) kemarin, disebutkan bahwa juga tengah berlangsung perjuangan kemanusiaan untuk melepaskan narapidana, pasca merebaknya wabah Corona di sana.

Di penjara Indiana misalnya, melibatkan lebih dari 600 mantan narapidana wanita, dukungan berjudul “COVID-19 And Indiana Prisons,” telah dituangkan dalam sebuah blueprint  setebal 13 halaman. Gerakan ini menyerukan pembebasan 5.662 narapidana, yakni sekitar 21 persen dari populasi narapidana di negara bagian Indiana, Amerika Serikat.

"Penjara adalah kotak pembunuh. Orang-orang yang di penjara akan menderita. Mereka tidak punya cara untuk menghindarinya (Covid-19)," demikian tukas Michelle Jones, salah seorang penyusun blueprint yang telah menghabiskan waktu 20 tahun di dalam penjara Indiana.

Namun sepertinya, perjuangan mereka masih panjang. Sebagaimana diberitakan oleh Truthout, otoritas setempat menolak untuk memberikan pembebasan narapidana. Kelsey Kauffman, seorang akademisi yang pernah bertugas di penjara wanitia Indiana selama enam tahun, mengkritisi keputusan tersebut. 

"Saya tidak tahu apakah itu (bentuk) dari keberanian atau kegagalan untuk memahami sains dan matematika epidemi di ruang tertutup. Mereka salah, dan ribuan akan mati, mungkin puluhan atau bahkan ratusan ribu. Hanya sedikit yang peduli, apalagi mereka yang (seharusnya) bisa menghentikannya," tandas Kauffman.

Kebijakan Beragam Diterapkan di Beberapa Penjara

Kematian akibat Covid-19 pertama terjadi pada hari Minggu (29/3) di penjara Stateville yang terletak di dekat Chicago, Amerika Serikat. Namun demikian, kejadian ini tidak lantas menyeragamkan kebijakan atas penjara-penjara di Amerika Serikat. Serangkaian polemik, tetap muncul di beberapa diskusi ruang publik. "Penjara adalah tempat teraman jika Anda memiliki virus," demikian pendapat Sherif yang memimpin Broome County, Amerika Serikat.

Setelah terjadinya kasus kematian pertama akibat Covid-19, maka beberapa kebijakan beragam dikeluarkan oleh beberapa rumah tahanan. Karenanya, sebanyak 30 penjara di Amerika Serikat mulai menghentikan kunjungan. Lalu keluar kebijakan moratorium, terhadap praktik konsultasi pengacara di penjara, selama 30 hari. Sementara di penjara Rikers Island, staf rutan diinstruksikan untuk memproduksi hand sanitizer secara mandiri.

Dikutip dari Truthout, kebijakan pembebasan narapidana yang telah dilaksanakan di Amerika Serikat, diketahui tidak terlalu banyak. Diantaranya adalah pembebasan yang dilakukan oleh penjara Cook Country sebanyak 300 orang, penjara Los Angeles County sejumlah 1.700 orang, penjara Rikers Island untuk 300 orang, penjara North Dakota sebanyak 56 narapidana, penjara Decatur membebaskan 6 orang ibu dan anak-anaknya, serta penjara Stateville yang membebaskan 300 orang narapidana.

Pembebasan Narapidana Berdasarkan Penilaian Resiko

Sementara tanggapan dari Jaksa Agung, William Barr, ia hendak mengeluarkan kebijakan berupa pemindahan beberapa narapidana ke tahanan rumah. Pembebasan dilakukan berdasarkan penilaian resiko. Jadi sebelumnya, resiko pembebasan seorang narapidana akan melalui sebuah telaah terlebih dahulu. Namun kritikus di Amerika Serikat banyak meragukannya. Karena selama ini, PATTERN yang biasa digunakan untuk menilai resiko, dikenal masih bias rasial.

Untuk mendukung kebijakan itu, perlu teknologi baru melalui penggunaan alat pantau elektronik sebagai syarat pelepasan. Meski demikian, hal ini juga dikecam oleh sebagian kalangan di Amerika Serikat. Para kritikus menyebut karenanya, akan ada orang yang akan dihukum akibat ia harus pergi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) saat menghadapi kondisi darurat medis. 

Sumber:
jakarta[dot]kemenkumham[dot]go[dot]id
nu[dot]or[dot]id
James Kilgore dalam truthout[dot]org
Ilustrasi foto:
jakarta[dot]kemenkumham[dot]go[dot]id