Selasa (24/3), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan kebijakan penting terkait dengan Ujian Nasional 2020. Melalui surat edaran Nomor 4 tahun 2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease Covid-19, 

Surat edaran yang dikirim kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia itu, menjelaskan kebijakan pendidikan yang mempertimbangkan kesehatan siswa, guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. Selain itu, surat edaran kali ini juga ditembuskan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia.

Ujian Nasional 2020 Dibatalkan

Menteri Nadiem Anwar Makarim menyatakan, bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 ini dibatalkan. "Termasuk uji kompetensi kehlian bagi sekolah menengah kejuruan," demikian tulis Mendikbud dalam surat edarannya.

Dengan dibatalkannya UN tahun ini, maka keikutsertaan UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan atau digunakan sebagai pertimbangan untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini kemudian juga berdampak pada proses penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, hingga program paket C, dimana ketentuannya masih akan diputuskan kemudian.

Sementara itu, Ujian sekolah untuk pemenuhan kelulusan akan dilaksanakan dalam bentuk tes yang dilakukan tidak dengan cara mengumpulkan siswa. Sebagai solusi, ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor, prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes online, atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. 

Dalam hal ini, ujian sekolah ditekankan agar dirancang untuk dapat tetap mendorong aktivitas belajar yang bermakna, meski belum memenuhi ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Lebih jauh dijelaskan, bahwa sekolah yang sudah melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan nilai tersebut untuk menentukan kelulusan bagi siswanya. Namun bagi sekolah yang belum melaksanakan, maka dapat menggunakan nilai sebelumnya.

Misalkan untuk siswa kelas 6 SD, dapat mengunakan nilai pada lima semester terakhir, yaitu sejak siswa berada di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 pada semester gasal. Adapun nilai semester genap, jika ada, dapat juga digunakan sebagai tambahan nilai bagi kelulusan siswa. 

Demikian pula bagi siswa SMP dan SMA, juga dapat menentukan kelulusan berdasarkan nilai pada lima semester terakhir. Sementara nilai semester genap untuk kelas 9 dan kelas 12, jika telah ada, dapat juga digunakan sebagai nilai tambahan. Bagi siswa SMK, kelulusan dapat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, hingga nilai praktik pada lima semester terakhir. Jika ada, nilai pada semester genap pada tahun terakhir, juga dapat digunakan oleh pihak sekolah.

Kebijakan Kenaikan Kelas

Bagaimana dengan mereka yang hendak naik kelas? Rupanya, menteri Nadiem Anwar Makarim juga mengeluarkan ketentuan bagi siswa yang hendak melewati proses kenaikan kelas. Bagi sekolah yang hendak melakukan ujian akhir semester (UAS), tidak diperkenankan untuk melakukan tes yang mengharuskan para siswa berkumpul. Adapun pelaksanaan UAS yang dilakukan sebelum surat edaran dikeluarkan, hasilnya tetap dapat dipertimbangkan. 

Sebagai gantinya, UAS untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor, prestasi yang diperoleh sebelumnya, tugas, tes online, atau bentuk penilaian jarak jauh lainnya. Dalam hal ini, sekolah tidak harus menggunakan ketuntasan capaian kurikulum sebagai alat ukur kenaikan kelas. Menteri berharap, sekolah mampu mendorong aktivitas belajar yang bermakna bagi para siswanya.

Kebijakan PPDB dan Dana BOS

Sehubungan dengan penerimaan siswa baru (PPDB), pemerintah pusat memerintahkan kepada Dinas Pendidikan dan sekolah agar dapat menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Selain itu, pemerintah juga mengatur adanya PPDB jalur prestasi. Jalur prestasi, disebut merujuk pada akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Pertimbangan lain, sekolah juga dapat menggunakan prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh di luar rapor sekolah. 

Kebijakan penting lain yang dikeluarkan, menyangkut dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan. Keduanya, dapat digunakan oleh sekolah untuk pengadaan barang, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini termasuk keperluan sekolah dalam membiayai usaha-usaha pencegahan pandemi Covid-19, seperti pembelian hand sanitizer, disinfektan, masker, atau alat kebersiahan yang dibutuhkan sekolah. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membiayai program pembelajaran jarak jauh.

Sumber:
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2020
Ilustrasi Foto:
itjen[dot]kemdikbud[dot]go[dot]id