Untuk pertama kalinya, Indonesia memimpin sidang Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa pagi (7/5) kemarin. Seperti diberitakan oleh voaindonesia[dot]com, menteri luar negeri Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi memimpin secara langsung jalannya sidang.

Yang menarik, batik dipilih sebagai dress code sidang kala itu, sebagai bentuk penghormatan bagi Indonesia yang kini memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019. Presidensi Dewan, merupakan giliran memimpin bagi setiap anggota DK PBB, yang ditentukan dengan mengikuti urutan abjad dari nama-nama negara anggota.

Presidensi Dewan Keamanan PBB

Sebelumnya, Republik Dominika bertugas sebagai presiden pertama yang memimpin DK PBB pada bulan Januari 2019 lalu. Perlu diketahui, anggota DK PBB tahun 2019 terdiri dari 12 negara, dimana empat negara anggotanya berstatus permanen. Adapun anggota tetap DK PBB adalah Perancis, Rusia, UK, dan USA.

Sementara empat anggota tidak tetap DK PBB, ternasuk Indonesia, akan berakhir keanggotaannya pada 31 Desember 2020 nanti. Empat anggota tidak tetap yang lain, yaitu Guinea, Kuwait, Peru, Polandia, keanggotaannya akan berakhir pada 31 Desember 2019. 

Kepemimpinan Indonesia di DK PBB, menggantikan Jerman, Perancis, dan Guinea yang telah memimpin pada bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2019 nanti, posisi Indonesia akan digantikan oleh Kuwait, yang kemudian dilanjutkan oleh Peru dan Polandia.

Komitmen Indonesia dalam Perdamaian Dunia

Sebelumnya, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia. Pada 28 Nopember 2018 lalu, rombongan terakhir dari kontingan Garuda XXXIX-A berjumlah 850 personel, telah tiba di Kalemie, Kongo. Kontribusi pasukan Indonesia ke Kongo, merupakan bukti nyata keikutsertaan Indonesia dalam penyelesaian perdamaian di Afrika. Pasukan Indonesia yang saat ini bertugas di pelbagai misi PBB, mencapai 3.544 personil. 

Pada forum yang lain, Indonesia tak henti-hentinya menyerukan perdamaian dunia yang berkelanjutan sebagai agenda global. Di sela-sela pertemuan Commission on the Status of Women (CSW) ke-62 di Markas Besar PBB pada 16 Maret 2018 lalu, Indonesia juga menggagas penyelenggaraan diskusi panel yang mengangkat tentang   "Women in Building Sustainable Peace: Empowering rural women to build values of peace through their role in the family".

Kala itu, Indonesia menghadirkan Yenny Wahid (the Wahid Foundation), AKBP Yuli Cahyanti (mantan peacekeeper Indonesia di Darfur). Disebutkan oleh Kementrian Luar Negeri RI, Indonesia saat ini telah mengirimkan 82 peacekeeper perempuan pada misi-misi perdamaian. Menurut Sri Danti Anwar, staf ahli Menteri PPPA Republik Indonesia, peran organisasi dan masyarakat madani juga esensial untuk pemberdayaan peran perempuan dalam keluarga dan komunitas. Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu role model dunia di bidang pengarusutamaan jender. 

Melalui ambasadornya, Dian Triansyah Djani, Indonesia sebenarnya hanya memiliki harapan sederhana. Indonesia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, dan menjadikan pemeliharaan perdamaian berjalan seefisien mungkin. Seperti telah ditulis oleh Stéphanie Fillion, Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Untuk itu, Indonesia ingin menjaga momentum di DK PBB terkait masalah Palestina, selama bulan Ramadhan. Karenanya, Indonesia bermaksud mengadakan pertemuan informal yang terbuka untuk anggota PBB di luar DK PBB, terkait masalah Palestina. Pada 23 Mei 2019, DK PBB berencana mengadakan debat terbuka, terkait perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Sedianya, Indonesia juga akan mengundang presiden Palang Merah Internasional, untuk dapat berbicara bersama anggota masyarakat sipil.

Diplomasi Batik, dalam Sidang DK PBB

Sidang siang itu, merupakan open debate, yang mengusung tema “Menabur Benih Perdamaian”. Hal ini ditujukan untuk dapat mendorong peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dalam berbagai misi di seluruh penjuru dunia. "Satu pihak ada elemen capascity building dan pelatihan, yang tujuannya adalah agar performances-nya lebih baik. Juga agar dapat meningkatkan keselamatan, dan keamanan para peacekeeper," demikan tutur Menlu Retno, sebagaimana dipublikasikan oleh VOA Indonesia. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, delegasi lain, termasuk merika Serikat, Jerman, Pantai Gading, Perancis, Peru, Republik Dominika, dan Tiongkok. Semua anggota yang hadir, mengenakan batik dari koleksi masing-masing. Sejumlah delegasi mengaku, memperolehnya dari pemberian delegasi Indonesia. Beberapa yang lain, menyatakan memperolehnya sebagai cindera mata, ketika mengikuti konferensi di Indonesia. Namun ada juga yang mengaku, membelinya secara langsung, ketika ada kunjungan ke Indonesia.

“Sangat menyenangkan bahwa dalam sidang hari ini cantik dan colorful, karena sebagian besar anggota DK PBB mengenakan batik, termasuk Sekjen PBB mengenakan tenun dari Bali,” demikian ujar Menlu Retno, sebagaimana diberitakan oleh kemlu[dot]go[dot]id.

Disebutkan bahwa penggunaan batik dalam sidang DK PBB, akan dapat mempopulerkan batik kepada masyarakat dunia. Perlu diketahui, bahwa batik saat ini telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia.
 

Sumber: voaindonesia[dot]com, passblue[dot]com, un[dot]org, kemlu[dot]go[dot]id.
Ilustrasi Foto: kemlu[dot]go[dot]id.