Indonesia membutuhkan strategi untuk mengendalikan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan. Pendidikan kepada masyarakat, tentang peran penting kearifan lokal perlu didukung dengan kebijakan nasional, berikut Undang-Undang yang mengatur tentang manajemen lingkungan dan hutan. 

Dalam hal ini, tata kelola hutan berbasis komunitas perlu diperkuat. Baru-baru ini penelitian bersama antara pihak Kerajaan Eswatini dan University of Eswatini, dapat dijadikan masukan yang berarti, terkait dengan pengendalian eskploitasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar area hutan. Saico Sibusiso Singwane dan Heinrich Beckedahl selaku peneliti, mengakui akan perlunya pengaturan akses terhadap sumber daya hutan.

Penelitian yang telah dipublikasikan oleh International Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries ini, sebenarnya bermaksud menilai aturan tentang pengelolaan sumber daya hutan rakyat di kerajaan Eswatini. Penelitian ini menemukan adanya pengendalian yang dilakukan oleh otoritas tradisional dan komite manajemen setempat, pada akses terhadap hutan rakyat. Namun demikian, akses terhadap hutan alam, diketahui masih dapat disentuh secara bebas.

Kondisi Alam Kerajaan Eswatini

Kerajaan Eswatini terletak di Afrika Tenggara. Sebelumnya bernama kerajaan Swaziland yang berada di antara negara Afrika Selatan dan Mozambik. Negara kecil yang tidak memiliki pantai ini, hanya memiliki luas wilayah 17.364 kilometer persegi. Dikatakan oleh J. Carter, bahwa hutan rakyat di Eswatini, berupa pendekatan pengelolaan hutan yang mempromosikan hak bagi mereka yang tinggal di dalam hutan dan sekitar hutan, untuk turut berpartisipasi dalam keputusan pengelolaan hutan. 

Hutan rakyat di Eswatini terdiri dari hutan alam, woodlands, wattle forest, dan hutan kayu putih. Hutan rakyat merupakan hutan tingkat desa yang diputuskan secara kolektif dan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang mengambil manfaat ekologis dari hutan. 

Masyarakat di Eswatini sangat bergantung pada sumber daya hutan. Sebagai dampaknya, hutan masih akan terus terdegradasi, sedangkan padang rumput juga terlalu sering digunakan untuk menggembala. Hal ini membuat sebagian besar spesies hewan yang bertebaran di sana, menjadi musnah. Karenanya, masyarakat menjadi semakin miskin, yang juga menghambat mereka untuk memperbaiki degradasi lahan. Pada sisi lain, dampak dari HIV dan AIDS juga telah menghancurkan banyak desa. Tentunya, hal tersebut menambah kompleksitas pengelolaan terhadap sumber daya hutan yang dimiliki oleh Eswatini.

Pengelolaan Hutan di Eswatini

Akibat pertumbuhan populasi yang berjalan cepat, berlangsungnya eksploitasi tanah, peningkatan kemiskinan, ketidaksetaraan kepemilikan, akses dan hak atas tanah, dan kurangnya kapasitas untuk mengelola hutan, maka hal tersebut membuat sumber daya hutan alam pun menjadi cepat terkuras. Eksploitasi terbanyak, digunakan untuk kayu bakar, kayu ukiran, bahan mebel, serta bahan bangunan.   

Hutan alam di Eswatini, diawasi oleh para tetua lingkungan, sementara hutan rakyat diawasi oleh NRMC. Adanya Komite Manajemen Sumber Daya Alam (NRMC) di Eswatani, yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat, telah memulai program penanaman pada lahan-lahan yang terdegradasi. NRMC diberi mandat untuk memilih lokasi hutan, mengawasi pengelolaan hutan, dan memobilisasi warga. Namun untuk pengawasan, mereka melibatkan para kepala suku, kepala desa, dewan adat, serta tetua lingkungan setempat. Salah satu yang sudah dilakukan, adalah penanaman pohon karet. 

Pengelolaan sumber daya, diatur dengan meminta izin kepada pemimpin masyarakat ketika ada yang hendak menebang pohon, pohon buah, atau pohon kerajaan. Hutan alam di Eswatini merupakan sumber daya alam yang tidak hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, namun juga untuk panglima kerajaan dan raja. Biasanya yang digunakan oleh kerajaan meliputi spesies khusus, seperti Umhlume, Sihloko, Imbondvo, Lusekwane, dan Umphahla.

Saat ini, hutan rakyat dapat digunakan secara bebas untuk memungut kayu bakar, serta hasil hutan bukan kayu, seperti: pakan ternak, pupuk hijau, buah-buahan, sayuran liar, hingga beberapa produk obat-obatan. Untuk dapat mengendalikan akses ke sumber daya hutan, di Eswatini terdapat aturan pemberian denda bagi mereka yang mengeksploitasi hutan rakyat. Namun, di sini ditemukan terdapat sejumlah kegagalan dari pemimpin masyarakat setempat untuk mematuhi aturan pemberian denda.

Spesies pohon-pohon untuk kerajaan, adalah sesuatu yang biasanya dilindungi dengan baik di Eswatini. Pada sisi lain, masyarakat masih mendapat akses luas untuk memperoleh kayu bakar dan hasil hutan bukan kayu. Namun demikian, masyarakat diharap juga tetap meminta ijin kepada tokoh masyarakat setempat. Di wilayah seperti Ezikhotheni dan Ngcayini misalnya, ditemukan aturan rumit pengelolaan hutan rakyat, yang megatur pengelolaan hutan rakyat. Yang menarik, segala bentuk sumber informasi, aturan, atau pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat, biasa diakses melalui radio.

Tantangan yang dihadapi kerajaan Eswatini, adalah pembakaran hutan, ekslporasi sumber daya hutan, serta pencurian kayu. Jika berhasil ditangkap, pelaku akan diumumkan ke publik, kemudian ditegur dan mendapat denda. Namun demikian, masih diperlukan usaha peningkatan pengetahuan dari masyarakat tentang kebijakan dan peraturan nasional tentang pengelolaan hutan rakyat. Oleh siapa aturan itu dibuat, dalam hal apa, dan untuk apa semua itu dibuat.

Penelitian ini menyarankan akan perlunya peningkatan peran LSM dan Departeman terkait dalam pemerintahan, sehubungan dengan pengelolaan hutan rakyat. Stakeholder lain yang perlu dilibatkan, antara lain dari Kementrian Pariwisata dan Lingkungan hidup (MTEA), petugas Eswatini Environment Authority (EEA), Manajer Livelihoods dari World Vision, serta Direktur Lingkungan dari Conserve Eswatini.

Sumber:
Karya ini pertama kali dipublikasikan di International Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries dalam openscienceonline[dot]com, yang kemudian diterjemahkan secara bebas dengan tujuan untuk penyebaran ilmu pengetahuan.
Referensi:
Singwane, S.S., and Beckedahl, H. The Governance of Community Forests in Eswatini: The Case of Ezikhotheni and Ngcayini Chiefdoms. International Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2020; ISSN: 2381-4373.
Ilustrasi foto:
mountainkingdoms[dot]com