Di era kecerdasan buatan, banyak organisasi terjebak dalam perlombaan membeli perangkat canggih, namun melupakan akar masalah yang sebenarnya: pendidikan karakter dan budaya kerja. Sebuah riset mendalam dari Tunisia memperingatkan bahwa tanpa sentuhan "kemanusiaan" dari seorang pemimpin, teknologi digital justru bisa memicu resistensi sosial di dalam kantor.

Penelitian bertajuk "The role of transformational leadership in promoting digital transformation" yang dipimpin oleh Amel Boussaidi dan Kaouther Korbi memberikan pelajaran berharga bagi dunia pendidikan dan birokrasi. Mereka menemukan bahwa kunci sukses digitalisasi bukanlah software, melainkan perubahan perilaku sosial yang dipicu oleh kepemimpinan yang mengayomi. Banyak artikel yang sebelumnya membahas terkait pemimpin dan kepemimpinan. Namun pendapat Amel Boussaidi dan Kaouther Korbi, telah memberikan perspektif baru. 

Melawan Budaya "Takut Salah" di Sektor Publik

Penelitian ini menyoroti bagaimana budaya organisasi yang hierarkis dan otokratis seringkali menghambat kemajuan. Di banyak instansi, terdapat nilai sosial yang kaku di mana bawahan hanya menunggu perintah. "Kepemimpinan transformasional hadir untuk meruntuhkan batasan tersebut melalui stimulasi intelektual," ungkap laporan penelitian tersebut. Pemimpin yang transformasional, mendidik stafnya untuk berani berpikir kritis dan berinovasi tanpa takut dicap membangkang. Ini adalah sebuah bentuk pendidikan sosial di tempat kerja yang mengubah mentalitas "robot" menjadi mentalitas kreator.

Empat Napas Baru dalam Budaya Kerja Digital

Teknologi kerap disebut sebagai nafas kehidupan. Teknologi diharapkan dapat membangun kemajuan peradaban. Boussaidi dan Korbi menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar instalasi perangkat lunak, melainkan sebuah kurikulum sosial bagi para pemimpin untuk mendidik mentalitas baru di lingkungan kerja. Mereka merumuskan empat nilai utama yang berfungsi sebagai fondasi sosio-edukasi dalam organisasi:

Pertama, transisi ini dimulai dari Keteladanan Etis. Di tengah budaya birokrasi yang sering kali didera krisis kepercayaan, seorang pemimpin harus tampil sebagai figur moral yang transparan. Ini adalah bentuk pendidikan nilai yang paling mendasar; ketika seorang pemimpin menggunakan data digital dengan jujur dan terbuka, ia sedang mengajari bawahannya bahwa teknologi hadir untuk menciptakan keadilan, bukan untuk memperkuat tirani informasi.

Selanjutnya, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam Membangun Visi Bersama. Alih-alih hanya memberikan instruksi teknis yang dingin, pemimpin yang mengedepankan nilai sosial akan mendidik timnya tentang makna di balik perubahan tersebut. Mereka bercerita tentang bagaimana sistem digital akan mempermudah layanan bagi masyarakat dan meringankan beban kerja harian staf. Dengan kata lain, pemimpin sedang menanamkan motivasi yang bersifat inspiratif, mengubah rasa takut akan teknologi menjadi rasa memiliki terhadap masa depan.

Aspek pendidikan yang paling menyentuh adalah Pendidikan Berkelanjutan yang Memanusiakan. Pemimpin menyadari bahwa setiap individu memiliki kecepatan belajar yang berbeda—ada yang sangat cepat beradaptasi, namun ada pula yang merasa gagap teknologi. Di sinilah nilai sosial berperan. Pemimpin bertindak layaknya seorang edukator sabar yang memberikan dukungan personal (individualized consideration). Mereka memastikan tidak ada satu pun anggota tim yang merasa terasing atau ditinggalkan dalam "kegelapan digital" hanya karena keterbatasan usia atau latar belakang pendidikan.

Terakhir, pilar ini diperkuat dengan terciptanya Budaya Inovasi yang Egaliter. Pemimpin transformasional secara sadar merobohkan sekat-sekat sosial yang kaku di kantor. Mereka mendidik staf junior untuk tidak lagi menjadi pengikut yang pasif, melainkan menjadi pemikir kritis. Melalui stimulasi intelektual, setiap orang didorong untuk mempertanyakan prosedur lama yang tidak efektif dan mengusulkan solusi digital yang lebih cerdas. Ini adalah sebuah revolusi sosial di mana kecerdasan kolektif lebih dihargai daripada sekadar pangkat dan jabatan.

Menuju Masyarakat Digital yang Inklusif

Secara sosial-budaya, keberhasilan digitalisasi di instansi seperti Kementerian Pendidikan memiliki dampak domino. Jika guru dan staf administrasi dididik dalam lingkungan yang transformasional, maka nilai-nilai tersebut akan tersalurkan pada cara mereka melayani masyarakat dan mendidik siswa.

"Hasil penelitian ini menawarkan jalur konkret bagi organisasi. Ini berdampak sosial dengan memudahkan adaptasi terhadap teknologi, meningkatkan produktivitas, dan membina budaya organisasi yang lebih kolaboratif," jelas Amel Boussaidi dalam artikel ilmiahnya.

Riset ini tidak menutup mata terhadap hambatan sosiologis. Di Tunisia - dan banyak negara berkembang lainnya - terdapat "warisan" ketidakpercayaan terhadap otoritas dan prosedur birokrasi yang kaku. Transformasi digital sering dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang sudah nyaman dengan cara lama. Hal ini perlu dicermati, mengingat Indonesia juga sejak lama disebut sebagai negara berkembang.

Di sinilah peran kepemimpinan sebagai instrumen pendidikan sosial menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi birokrasi lama dan tuntutan dunia modern yang serba cepat. Berhentilah hanya membeli komputer, mulailah mendidik manusia. Transformasi digital yang sejati adalah transformasi budaya.

Membangun rasa memiliki (engagement) di antara karyawan melalui pendekatan yang manusiawi dan edukatif, adalah satu-satunya cara agar inovasi bisa bertahan lama dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial.

Sumber:
Boussaidi, A., & Korbi, K. (2025). The role of transformational leadership in promoting digital transformation through employee engagement in public administration. International Journal of Public Leadership, 21(4), 285–311.
Ilustrasi Foto:
googleusercontent[dot]com by Gemini